Mantan Kepala Kampung Tidak Paham UU Desa, Mark Up Dana Desa

IMG-20190201-WA0008

Tulang Bawang,Jaranews.com

Pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggara 2017-2018 di Kampung Aji Jaya Knpi Kecamatan Gedung Aji Lama Kabupaten Tulang Bawang.

Diduga dijadikan ajang korupsi serta nepotisme yang dimana aparatur kampungnya adalah sanak pamili atau keluarga besar ismanto yang merangkap jabatan.

Salah satunya contoh sekretaris kampung (WAH) merangkap jabatan panitia penbuatan sertifikat prona.

Operator kampung atas nama (RZ) kakak kandung dari (WH) yang merangkap sebagai BPD,Sekaligus pegawai negeri sipil (PNS) Guru disalah satu sekolah menengah pertama dikapung tersebut.

Pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa ADD tahun angaran 2017/2018 di aji jaya KNPI Mark_Up.
Banyak berapa pembangunan angaran di bidang pemberdayaan masyarakat yang diduga piktip atau tidak terealisasi.

Hinga Saad ini pembangunan proyek kampung masih ada yang belum selesai bangunan tahun 2018.

Adapun bantuan dana insentif seperti Guru ngaji dan guru paud tidak dibayarkan dari tahun 2017 sampai 2018.

Mirisnya lagi kantor balai kampung setempat terlihat kumuh dan diduga sangat jarang dipungsikan.

Dengan keadaan kursi yang berserakan serta papan nama struktur kerja yang ada didalam Tong sampah,sedangkan angaran operasional perkantoran yang diangarkan setiap tahunnya dikampung itu cukup besar Hinga ratusan juta rupiah.

Operator Kampung Aji Jaya KNPI(RZ) Saad dikonfirmasi oleh tim terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017-2018,mengatakan kalau dirinya tidak tahu menahu kalau angggaran yang tertera sangatlah besar.

Dan isterinya salah satu guru paud yang tidak pernah menerima isentif dari tahun 2017.sampai 2018.

“Ditahun 2016 ia hanya menerima isentif atau gajih sekali saja sebesar Rp 50 Ribu rupiah dan untuk kegiatan Ibu PKK kalau ada acara diluar itu biasanya pak Ismanto yang kasih untuk ongkos mereka” ungkap nya.

Tgl 28/01/2019.
Saat dikonfirmasi mantan kepala kampung ismanto.

Terkait masalah pemberitaan diduga Mark up dan nepotisme atau rangkap jabatan berapa hari yang lalu.

Ismanto mengatakan,
“ini kita masih klaripikasi di Polres dan masih menungu hasilnya,
Kalau kami salah kamipun siap untuk memperbaiki masalah UU Kampung,itu kami kurang paham dan tidak hapal semua.
Terkait kantor kampung yang jarang dioprasikan,itu tidak benar karena itu masih didalam keadaan renovasi tahun 2018.
Kemudian masalah insentif Guru Paud ibu PKK pos yandu itu memang tidak kita angarkan
Yang kita angarkan cuma untuk operasional saja “tegasmantan lurah pada awak media.(Aptori)

Related posts

Leave a Comment